Google dan Facebook Stop Iklan di Seluruh Situs Berita Palsu

Selama pekan lalu, dua perusahaan internet terbesar di dunia ini telah menghadapi kecaman atas pemasangan berita palsu di situs mereka yang mungkin telah mempengaruhi hasil pemilihan presiden di Amerika Serikat.

Pada hari Senin, perusahaan-perusahaan menanggapi dengan membuat jelas bahwa mereka tidak akan mentolerir kesalahan informasi tersebut dengan mengambil tujuan menunjuk pada sumber-sumber pendapatan situs berita palsu.

Google menggebrak aksi pada Senin sore ketika Silicon Valley sang mesin pencari raksasa mengatakan akan melarang situs yang menyajikan berita palsu atau berita sesat dari menampilkan iklan online (Google Adsense / Publisher). Beberapa jam kemudian, Facebook, jaringan sosial, memperbarui kebijakan iklan, yang mengatakan tidak akan menampilkan iklan situs-situs yang menampilkan konten menyesatkan atau ilegal, untuk memasukkan situs berita palsu dan provokatif.

Fenomena Situs Berita Abal-Abal Di Indonesia

Terdorong dari kesuksesan detik.com sebagai situs berita dengan jutaan pengunjung, tentu hal ini menggiurkan para pemain adsense. Kami melihat adanya beberapa situs-situs yang seakan-akan merupakan situs berita akan tetapi isinya hanya memuja dan memuji salah satu pasangan calon pimpinan daerah. Sedangkan isi berita lainnya memuat banyak "black campaign" dan bahkan pemutar balikan fakta. Dengan headline yang menyesatkan dan provokatif, tentu hal ini akan cepat menarik banyak perhatian orang. Tapi ini adalah cara paling ekstrim yang saya pernah lihat selama 15 tahun dalam dunia internet.

Sayangnya pihak Kominfo seperti terlihat acuh, seakan tanpa pengaduan mungkin mereka tidak akan bekerja.

Situs media berita tersebut memasang iklan dari google dan dari jaringan iklan lainnya. Melalui salah satu blogger Kompasiana, saya mengetahui bahwa pemilik situs berita tersebut juga memiliki website judi online. Sebelumnya saya juga berpikir, modus mereka mirip dengan bandar judi online atau penjual obat kuat.

Dan jika di telusuri lagi, sebagian mereka memang seakan bermaksud mengelola sebuah usaha publishing. Dan sebagian berusaha "ngumpet" di New Zealand, sebagian lagi berada di Malaysia.

Tentu hal seperti ini dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap ada sedikit percikan politik, maka situs-situs tersebut akan menyebarkan berita sesat dan memperluas informasi mereka melalui sosial media yang menjadi viral. Lagi-lagi, fungsi kominfo sangat disayangkan, seakan kominfo tidak peduli dengan kedaulatan bangsa.

Kabar Gembira dari Google

Iklan yang mereka pasang tersebut, memberikan penghasilan yang lumayan. Berdasarkan pengamatan sekilas, salah satu website berita sesat tersebut dikunjungi 25.000 orang per hari. Akan tetapi saya tidak yakin itu pengunjung yang valid, intuisi saya mengatakan pengunjung tersebut adalah bot proxy alias pengunjung palsu. Ini memang merupakan modus otak ilegal yang serba ingin instan cepat punya banyak uang. )Mungkin ayahnya orang kaya, akan tetapi anaknya sering dimarahi dan akhirnya ingin menunjukkan ke bapaknya secara cepat bahwa dia telah berhasil "jadi kapitalis seperti ayahnya" #IMHO)

Google akhirnya memutuskan bahwa akan menghentikan penayangan iklan pada situs-situs provokatif yang menyebarkan berita palsu atau menyesatkan publik. Sehingga kita tidak perlu menunggu pihak kominfo menutup situs berita sesat tersebut. Mereka akan kehilangan penghasilan dari iklan yang menjadi bahan bakar untuk bertahan.

Terutama pada aksi damai 4/11 di tahun 2016 kemarin, situs-situs provokatif tersebut lantas disambut oleh para buzzer salah satu calon di sosial media terutama di twitter. Namun secara alami, di twitter setiap ada tagar kamuflase tersebut langsung tergusur oleh tagar pendukung aksi damai 411. Dan di facebook pun situs-situs berita palsu tersebut sudah mulai dikenal dan di 'telanjangi' oleh para netizen.

Algoritma Google

Google mengatakan algoritma perangkat lunak yang menggunakan ratusan faktor menentukan peringkat berita. Tujuan dari pencarian adalah untuk memberikan hasil yang paling relevan dan berguna bagi pengguna mesin pencari google / "OK Google".

Google juga menghitung jumlah hits dalam pengurutan hasil pencarian. Situs-situs berita palsu tersebut memahami cara SEO secara sederhana, yakni dengan menempatkan judul yang kontroversial. Namun judul tersebut sangat ekstrim dan isi beritanya menyesatkan, itulah yang kami temui.

Belajar dari Pilpres di Amerika Serikat yang akhirnya memenangkan Donald Trump, lantaran netizen tidak simpatik atas kebohongan Hillary Clinton terhadap e-mail yang di selidiki FBI, google mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan penayangan iklan terhadap situs berita palsu.

Fenomena Pilkada DKI

Walaupun google menghentikan penayangan iklan, seharusnya google melangkah lebih maju sedikit. Situs-situs berita yang tidak memenuhi prinsip dan kode etik jurnalistik atau tidak independen, harusnya google dapat hilangkan sementara di search engine, terutama di ponsel android.

Entah situs berita besar di Indonesia dibayar oleh partai tentu atau tidak, yang jelas berita yang disajikan tidak berimbang dan cenderung tidak mencerminkan kondisi yang ada. Ini tentu mengganggu dan menyesatkan. Sementara situs berita lainnya yang masih independen, tertinggal di halaman sekian pencarian google, padahal mereka memasang iklan google.

Situs-situs berita yang asli namun tidak independen, kebanyakan mereka tidak terlalu peduli dengan penghasilan google adsense. Karena iklan google bukanlah pendapatan utama mereka.

Pada kasus gelar perkara Bareskrim Polri terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahya Purnama / Ahok (Calon Gubernur Petahana DKI), tentu akan banyak berita yang tidak berimbang. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah memiliki kominfo yang dapat bertindak secara cepat dan tepat, akan tetapi entah kenapa yang ada hanya pernyataan bahwa pengguna sosial media di Indonesia banyak menggunakan ungkapan kebencian. Padahal kenyataanya tidak seperti itu, justru kebencian itu di provokasi oleh para team buzzer sosmed tertentu.

Semoga hal ini dapat segera di tindak lanjuti oleh pemerintah, namun saya agak lega karena google dan facebook telah mengambil tindakan. Twitter juga dapat memblock sebuah link atau gambar dari situs berita media palsu.

Sebagai pengelola bisnis sosmed, tentunya feedback dari pengguna dan bagaimana feedback tersebut disikapi dengan tepat dapat menjadi keunggulan kompetitif dan meminimalkan resiko hukum di suatu negara.